ASAHAN-TURANGNEWS.COM-Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Pamungkas Jaya Keadilan (DPP LBH-PJK) resmi menyepakati kerja sama jangka panjang untuk mendukung program kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Alam dan Masyarakat (DPP L.A&M) yang telah berdiri sejak tahun 2025.
Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Fajar Alam, SH, selaku pendiri sekaligus Ketua Umum kedua lembaga, di sela-sela acara ngopi bersama para Dewan Penasehat dan Pembina DPP LBH-PJK serta Pengurus Harian DPP L.A&M. Pertemuan itu digelar setelah menghadiri rangkaian kegiatan HUT IKADIN ke-41, di ruang kerjanya di Komplek Gedung Graha, Jalan Setia Abdi, Kota Kisaran, pada Selasa, 10 Oktober 2026.
Fajar Alam menjelaskan, LBH-PJK merupakan lembaga resmi dan legal yang telah memiliki legalitas lengkap, mulai dari akta notaris hingga pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2024, dilengkapi NPWP dan bukti terdaftar di Kesbangpol.
Hal yang sama juga berlaku bagi Lembaga Alam dan Masyarakat (L.A&M). Lembaga ini telah disahkan legalitasnya hingga ke Kemenkumham dan hadir sebagai lembaga kontrol sosial yang membantu pemerintah dalam hal pengawasan, monitoring sumber daya alam, masyarakat, dan lingkungan.
“LBH-PJK memiliki banyak advokat profesional yang selalu siap menjadi pendamping hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, baik pendampingan di pengadilan, di kepolisian, maupun bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait hukum,” ujar Fajar Alam.
Ia menambahkan, setiap temuan pelanggaran hukum yang ditemukan oleh seluruh anggota di bawah naungan DPP L.A&M di mana pun berada, nantinya akan didampingi oleh advokat dari DPP LBH-PJK, baik dalam perkara hukum pidana maupun hukum perdata.
“Karena kedua lembaga ini lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat,” pungkas Fajar Alam, SH. (SA).
Editor : Eka Ratna Dilla SH.
