PANYABUNGAN-TURANGNEWS.COM-Krisis kepemimpinan melanda Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sejumlah kader mendesak Pengurus Besar (PB) PMII segera turun tangan dan mengambil alih kepengurusan yang dinilai telah melanggar konstitusi organisasi secara fatal.
Ketua Umum PC PMII Madina, Abdul Rahman Hasibuan, diduga kuat telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) PMII.
Pelanggaran paling mendasar adalah masa bakti kepengurusan yang telah kedaluwarsa. Sesuai konstitusi organisasi, masa jabatan Ketua Umum PC PMII hanya berlaku selama satu tahun. Namun sejak terpilih pada Konferensi Cabang (Konfercab) Desember 2024 hingga November 2026 ini, kepengurusan Abdul Rahman telah berjalan hampir dua tahun tanpa kejelasan regenerasi.
Salah seorang kader PMII Madina, Hambali, kepada pers di Panyabungan, Selasa (11/11/2026), menilai kondisi ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi organisasi. Ia mendesak PB PMII segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembekuan dan menunjuk tim caretaker.
"PB PMII harus segera mencopot Abdul Rahman dan membentuk caretaker. SK kepengurusannya sudah lama berakhir. Alih-alih menyiapkan Konfercab untuk peralihan kepemimpinan, dia justru terkesan berleha-leha dan mengabaikan aturan," tegas Hambali.
Menurut Hambali, mandeknya Konfercab hanyalah puncak dari buruknya tata kelola organisasi selama dua tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Abdul Rahman, PC PMII Madina dinilai mengalami disfungsi koordinasi yang parah hingga membuat kader kehilangan arah gerak.
Ia juga mengkritik keras gaya kepemimpinan Abdul Rahman yang dinilai otoriter dan menyimpang dari prinsip kolektif-kolegial. Setiap kebijakan strategis disebut selalu diputuskan secara tunggal dan sepihak (one man show) tanpa melalui forum rapat pleno. Bahkan, muncul dugaan kuat pencatutan nama organisasi demi keuntungan pribadi.
"Kepengurusan ini ibarat anak ayam kehilangan induk, liar dan tidak terkoordinir. Abdul Rahman diduga kuat kerap melakukan penyalahgunaan jabatan serta memanfaatkan identitas dan nama besar PMII untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.
Selain persoalan legalitas SK, kepemimpinan Abdul Rahman juga dinilai gagal membangun konsolidasi, koordinasi, dan harmonisasi internal. Akibatnya, roda organisasi berjalan tanpa arah yang jelas dan struktur kepengurusan berjalan liar tidak terkendali.
"Abdul Rahman telah gagal total memimpin PMII Madina. Hanya ada dua opsi terhormat baginya saat ini: segera mengundurkan diri atau dimakzulkan," ujar Hambali.
Hambali mempertegas, jika PB PMII dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumatera Utara tidak segera mengambil alih kepengurusan dan mempercepat jadwal Konfercab paling lambat akhir November 2026, ratusan kader mengancam akan menggelar aksi protes besar-besaran.
Langkah tersebut akan diwujudkan melalui Rapat Pleno Luar Biasa guna melayangkan Mosi Tidak Percaya sekaligus mendesak pemecatan Abdul Rahman secara tidak hormat dari keanggotaan PMII. (SA).
Editor : Eka Ratna Dilla SH.
