-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Geger di Kantor Pusat BSP Kisaran, Ketua HKTI Asahan Protes Penahanan Anggota Kelompok Tani.

Rabu, 11 November 2026 | 01.41.00 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-11T09:41:02Z

Keterangan Photo : Keributan Terjadi di Pos Satpam PT. BSP Kisaran, Antara Warga dan Satpam BSP, Rabu (11/11/2026).

KISARAN-TURANGNEWS.COM-Keributan terjadi di pintu masuk Kantor Pusat PT. BSP, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Rabu (11/11/2026) sekira pukul 15.05 WIB. Keributan dipicu dugaan adanya warga yang ditahan pihak keamanan perusahaan tanpa kejelasan.


Pantauan wartawan di lokasi, puluhan warga berkumpul di pos keamanan dan terlibat adu argumen dengan petugas Satpam PT. BSP. Suasana sempat memanas saat warga menuntut kejelasan nasib warga yang diduga diamankan tersebut.


Informasi yang dihimpun sumutbrantas.com, warga yang diduga ditahan tersebut merupakan anggota kelompok tani Satgas HKTI Asahan.

Hal itu dibenarkan Ketua Satgas HKTI Asahan, Ok Rasyd, SE, didampingi Ali, SH. Keduanya menyayangkan tindakan manajemen PT. BSP yang dinilai telah menahan anggota kelompok tani mereka.


"Kami sangat menyayangkan tindakan manajemen BSP. Anggota kelompok tani kami ditahan tanpa kejelasan. Kalau memang ada persoalan, selesaikan secara baik-baik, jangan main tahan seperti ini," ujar Ok Rasyd, SE kepada wartawan.

Ali, SH menambahkan, penahanan terhadap anggota tani tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Satpam bukanlah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan dan penyidikan.


Senada dengan itu, Penasehat Hukum (PH) Koptan yang berada di lokasi juga mempertanyakan kewenangan Satpam dalam melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap warga.


Dalam video yang diterima redaksi, PH Koptan dengan lantang mempertanyakan dasar hukum tindakan tersebut.

"Bacalah pasal 72 itu, kuasa hukum. Kalau tak ngerti hukum... Dia melakukan penyidikan, ada enggak sertifikasi penyidikan dia? Apalagi dia satpam, bukan penyidik polisi," ujar PH Koptan.


Ia menegaskan, jika ada warga yang diduga melakukan pelanggaran, prosedur yang benar adalah langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian, bukan ditahan dan diperiksa terlebih dahulu di lingkungan perusahaan.


"Ini karena sudah terbiasa... baru diserahkan polisi. Aturan hukum seharusnya... kalau diinterogasi, dia harus didampingi. Ini negara hukum, bukan negara BSP," tegasnya lagi.


Atas peristiwa itu, muncul dugaan dari warga adanya indikasi penculikan warga oleh pihak PT. BSP. Namun hingga berita ini ditayangkan, dugaan tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut dan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status warga yang dimaksud.


Hingga kini, pihak PT. BSP belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penahanan warga tersebut. Redaksi sumutbrantas.com masih berupaya mengkonfirmasi ke pihak manajemen PT. BSP dan pihak kepolisian setempat untuk mendapatkan penjelasan berimbang. (ZA).

Editor : Eka Ratna Dilla SH.




×
Berita Terbaru Update