Keterangan Photo : Pemudik Sepeda Motor Plat BM Melintas Kabupaten Asahan (Dokumentasi Idul Fitri 2025).
JAKARTA-TURANGNEWS.COM-Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji kembali kebijakan keselamatan mudik Lebaran 2026, khususnya terkait penggunaan motor untuk perjalanan jarak jauh.
Dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan Komisi V DPR RI, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji kembali kebijakan keselamatan mudik Lebaran 2026, khususnya terkait penggunaan motor untuk perjalanan jarak jauh.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembatasan mudik lintas provinsi menggunakan sepeda motor, seiring tingginya angka kecelakaan yang melibatkan roda dua selama periode angkutan Lebaran.
“Angkutan Lebaran yang hampir 50 persen kecelakaan diakibatkan oleh pengguna sepeda motor. Saya mohon dikaji apakah memungkinkan tahun ini tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor untuk mudik, terutama lintas provinsi,” ujar Huda dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan yang disiarkan daring, dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/02/2026).
Menurut Huda, evaluasi masih dapat dilakukan sebelum puncak arus mudik, sehingga langkah pencegahan dapat disiapkan lebih awal untuk menekan risiko kecelakaan.
Jika pembatasan diterapkan, pemerintah diminta menyiapkan alternatif transportasi yang aman dan terjangkau seperti bus maupun lainnya.
Koordinasi lintas kementerian dan sektor diperlukan agar masyarakat yang sebelumnya mengandalkan motor dapat beralih ke moda angkutan massal.
"Kelihatannya, Pak Menteri ini bisa dikoordinasikan dengan lintas kementerian, lintas sektor, supaya kebutuhan masyarakat yang tadinya menggunakan sepeda motor ini bisa dikonversi untuk difasilitasi pemerintah melalui angkutan Lebaran yang lebih aman," ucapnya. (**).
