ACEH TAMIANG-TURANGNEWS.COM-Di tengah puing-puing sisa bencana yang masih menganga, sebuah pengkhianatan terhadap kemanusiaan diduga sedang terjadi. Hingga medio Februari 2026, ribuan penyintas bencana di Aceh Tamiang masih terpaksa memeluk dinginnya malam di tenda-tenda darurat. Ironisnya, biang kerok dari keterlambatan ini justru mengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang seharusnya menjadi garda terdepan penyelamat warga. Sabtu (21/02/26).
Berdasarkan data valid laporan pemulihan bencana per 16 Februari 2026, ketimpangan antara realita di lapangan dengan janji birokrasi sangat menyayat hati. Dari total kebutuhan, baru 885 unit Hunian Sementara (Huntara) yang berhasil dihuni. Itu pun mayoritas lahir dari kerja keras pihak lain seperti Danantara (600 unit) dan Kementerian PU (240 unit).
Sementara itu, proyek di bawah kendali langsung BNPB tampak jalan di tempat, seolah kehilangan denyut nadi.
Sorotan tajam tertuju pada angka fantastis yang masih berstatus "progres" namun tak kunjung tuntas. Tercatat, kontribusi kemacetan terbesar datang dari dua lini utama BNPB diantaranya :
1. BNPB Terpusat: 1.233 unit (Masih Progres).
2. BNPB In-Situ: 614 unit (Masih Progres).
Total 1.847 unit Huntara di bawah tanggung jawab BNPB saat ini hanya menjadi tumpukan material dan janji kosong. Angka ini mewakili lebih dari 60% kegagalan penyelesaian hunian secara keseluruhan.
Masyarakat mulai mencium aroma ketidaksigapan. Muncul dugaan kuat bahwa pihak BNPB tidak melakukan penekanan (push) terhadap percepatan pembangunan karena asumsi yang dianggap merendahkan kondisi warga.
"Kami mendengar mereka (BNPB) berdalih masyarakat lebih memilih Dana Tunggu Hunian (DTH) daripada Huntara. Itu alasan malas! Kami butuh atap sekarang, bukan janji uang sewa yang entah kapan cairnya," cetus Anwar (45), salah satu warga terdampak dengan nada getir. (REN).
