KISARAN-TURANGNEWS.COM-Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Asahan, Leni (42), dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana penganiayaan ringan dan perusakan ringan.
Putusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 73/Pid.C/2026/PN Kis yang diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 22 Oktober 2026, oleh Hakim Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.
Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Terdakwa Leni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" dan "Perusakan Ringan" sebagaimana Pasal 471 ayat (1) dan Pasal 521 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan," bunyi amar putusan tersebut.
Namun, pidana tersebut ditetapkan tidak perlu dijalani dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 3 (tiga) bulan.
Majelis juga menetapkan barang bukti berupa 2 buah pecahan kaca daun jendela, 1 buah gagang sapu warna merah yang patah, dan 1 buah flashdisk berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada Saksi Syamsir. Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.
Putusan yang sama juga tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kisaran dengan status perkara Minutasi, dan status putusan: Pidana Pengawasan - Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Bulan).
Laporan Kedua : Dugaan Penipuan Masih Disidik.
Di luar perkara yang sudah diputus itu, Leni juga tercatat sebagai Terlapor dalam perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan di Polres Asahan.
Hal itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Polres Asahan Nomor: T / 160 / VI / 2026 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2026, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Asahan.
Dalam SPDP tersebut, penyidik menyatakan telah memulai penyidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHPidana atau Pasal 486 KUHPidana.
Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi pada Senin, 07 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Kacang, Kelurahan Siumbut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan korban/pelapor atas nama Syamsir.
Dalam SPDP itu, Terlapor yang tercantum adalah Leni dan Nurdin Juli Hutasuhut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penetapan tersangka maupun pelimpahan berkas perkara tersebut ke kejaksaan yang diterima redaksi. Artinya, dalam perkara kedua ini, Leni masih berstatus sebagai Terlapor yang diduga, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Adapun informasi mengenai dugaan keterkaitan perkara kedua dengan [penggelapan uang dan SK Pensiun ayah kandung pelapor — **redaksi masih menunggu dokumen pendukung / keterangan resmi pelapor untuk verifikasi nominal dan modus**] belum tercantum dalam SPDP yang diterima redaksi.
Kanwil Kemenag Sumut Belum Memberi Tanggapan.
Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkait status kepegawaian Leni pasca-putusan pengadilan, serta langkah pembinaan dan penegakan disiplin ASN di lingkungan Kemenag Asahan.
Upaya konfirmasi dilakukan melalui Whatsapp Jum'at (06/11/2026), namun hingga berita ini dirilis dan diterbitkan Redaksi, pihak Kanwil Kemenag Sumut belum memberikan tanggapan. Redaksi juga sudah mencoba melakukan konfirmasi ke Saluran Komunikasi Publik Kementerian Agama RI Ke Nomor Whatsapp : 0811-XXXX-3146, Senin (09/11/2026) sekira pukul : 12.00 WIB.
Sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Kanwil Kemenag Sumut maupun pihak Leni, untuk disampaikan secara proporsional pada pemberitaan berikutnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena seorang ASN yang seharusnya menjadi teladan justru harus berhadapan dengan proses hukum pidana. Publik kini menunggu ketegasan Kanwil Kemenag Sumut : apakah akan ada sanksi disiplin kepegawaian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, atau justru membiarkan putusan pengadilan berlalu tanpa tindak lanjut pembinaan. (SA).
Editor : Eka Ratna Dilla SH.
.jpg)
