-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Gibran Resmi Mundur, MPR Punya 60 Hari Tentukan Wapres Baru.

Kamis, 12 November 2026 | 05.18.00 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-12T13:18:42Z

Keterangan Photo : Presiden RI Prabowo Subianto Sampaikan Pesan dan Kesan Kepada Mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Kamis (12/11/2026) siang.  

JAKARTA-TURANGNEWS.COM-Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengunduran diri tersebut ditandai dengan penyerahan surat pernyataan berhenti secara langsung kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang.  


Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.  


Tanggapan Presiden.


Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat tersebut. Dalam keterangannya, Presiden menyebut menerima keputusan tersebut dengan berat hati, sekaligus menghormati keputusan Gibran yang dinilainya sebagai sikap kesatria dan penuh tanggung jawab.

Mekanisme Konstitusional.


Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden akan diisi melalui Sidang MPR untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.  


MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru setelah pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku.  


Pimpinan MPR menyampaikan akan segera menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Konteks.


Pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik nasional, termasuk perdebatan terkait dokumen persyaratan pendidikan serta usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.


Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.  


Proses selanjutnya akan ditentukan melalui rapat pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan DPD. (SA).

Editor : Eka Ratna Dilla SH.


×
Berita Terbaru Update