-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Mahasiswa Tuding KPH III Dinas LHK Sumut dan DPRD Asahan Terima 'Suap' Pengusaha Perkebunan Sawit Diduga 'Bebas dan Rusak Serta Merambah Hutan Lindung'.

Senin, 15 Juni 2026 | 04.10.00 WIB | 0 Views Last Updated 2026-06-15T11:10:27Z

Keterangan Photo : (kiri) Keno Pengurus bakornas wakil direksi penelitian dan pengembangan Leppami (lembaga pariwisata dan pencinta alam mahasiswa islam) dan Dimas Aktifis HMI Cab. Asahan (kanan).



KISARAN-TURANGNEWS.COM-Diduga memberikan informasi yang berbelit-belit dari jawaban tidak pasti, Kantor Kepala KPH Wilayah III Kisaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dituding Aktivis HMI yang awalnya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Asahan, akan melakukan sidak di Lokasi yang diduga marak perambahan Ilegal terhadap kawasan hutan lindung yang dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit, Taufik selaku Pejabat KPH membenarkan adanya demo mahasiswa beberapa waktu yang lalu saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/06/2026).


Selain itu Taufik juga mengaku belum ada undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari lintas Komisi di DPRD Asahan. 


Ditambahkannya, "kami tidak memiliki Peta kawasan Hutan yang beralih fungsi menjadi HGU Sawit di Kantor KPH III, yang diduga dirambah dan dialih fungsikan yang menjadi lahan perkebunan kelapa sawit didaerah sei kepayang desa sei tempurung, jika adik-adik punya data, mari sama-sama kita cek ke Lapangan untuk mengambil titik koordinatnya," ujar Taufik ke Mahasiswa.


Keterangan Photo : Kantor KPH III Kisaran.


Informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber menyebutkan adanya perambahan kawasan hutan yang diperkirakan mencapai Puluhan Ribu hektar di Kecamatan Sei Kepayang Timur,  saat dilakukan investigasi oleh Dimas selaku Aktivis HMI di Asahan.


"Adanya dugaan kerusakan hutan yang beralih fungsi menjadi Perkebunan sawit itu diduga berlangsung puluhan tahun dan diduga telah menghasilkan keuntungan uang Ratusan Milyar Rupiah, namun tidak dianggap transparan dari pengutipan pajak dan CSR nya, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan program Presiden RI," tegas Dimas.



Sementara Ketua Komisi C DPRD Asahan Suhairi dan Kiki Komaini saat disinggung tentang Hasil RDP, terkait dugaan HGU Ilegal di Asahan menjawab, "RDP sedang terus berjalan dan di kaji ulang," kata ketua keduanya.


Mahasiswa menuding jawaban Komisi C DPR dan KPH hampir sama, diduga kedua lembaga ini sudah main mata dan tidak transparan penyelamatan hutan lindung, Mahasiswa berjanji akan melakukan Aksi Demontrasi nginap di Poldasu.


"Dalam waktu dekat kami melakukan aksi unjuk rasa menginap di Poldasu sambil melaporkan KPH Wilayah III Kisaran dan DPRD Asahan," ujar Keno, salah satu orator mahasiswa. 


Sementara itu Kepala KPH Jhoner, saat dimintai Hak Jawabnya oleh awak media melalui Pesan WhatsApp mengatakan, " "nanti yah saya sedang rapat," jawabnya singkat, hingga berita ini dikirim dan diterbitkan Redaksi, Kepala KPH inisial Jhoner belum juga memberikan penjelasan yang lebih rinci. (ZA).

×
Berita Terbaru Update