PADANG SIDEMPUAN-TURANGNEWS.COM - Aksi sejumlah massa yang terdiri dari Pemuda dan Mahasiswa serta Tokoh Masyarakat Kota Padang Sidempuan, direspon baik dengan tangan terbuka oleh Wakil Walikota Padang Sidempuan Harry Fahlevi Harahap, dan Ketua DPRD Padang Sidempuan, di Kantor DPRD Padang Sidempuan, Selasa (02/09/2025) sekira pukul : 11.30 WIB.
Dalam tuntunnya massa yang diwakili oleh ASMAR MULIA SIREGAR menyampaikan beberapa pertanyaan diantaranya :
- Bagaimana harga bahan pokok.
- Mengenai peralihan aset Tapsel ke pemko.
- Sah undang undang perampasan aset.
- Kenapa ada efisiensi tunjangan DPRD naik ?
- Masalah peluang kerja masyarakat kota Padangsidimpuan.
- Investor mengenai pembangunan Suzuya di Padangsidimpuan.
Yang direspon oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan dengan mengatakan, "mengenai harga bahan pokok misalnya beras, itu ada pembeli ataupun pengusaha yang berani membeli dengan harga tinggi, otomatis petani beralih kesitu untuk kesejahteraan mereka, dan kalau untuk gas elpiji 3 kg juga banyak masyarakat yang tidak tepat sasaran. Mengenai Investor mengenai pembangunan Suzuya di Padangsidimpuan itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama," sebutnya.
Senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan yang memberikan tanggapan mengenai Investor pembangunan Suzuya di Padangsidimpuan, "kepada masyarakat mengenai lapangan pekerjaan mempunyai jalur yang cukup panjang dan membutuhkan 120 hari untuk mempersiapkan RT RW. Sehingga pihak dari Suzuya menunggu dari pihak Pemko Padangsidimpuan untuk menyelesaikan RT RW tersebut, apabila pihak Pemko tidak menyelesaikan RT/ RW tersebut, maka Pihak Suzuya akan berpindah ke daerah lain. Danmengenai aset Tapsel, akan dijelaskan oleh sekda," ucapnya menjelaskan.
Sementara REYNALDI SIREGAR memberikan tanggapan, kalau penyelesaian RT RW tersebut adalah tugas Wali Kota Padangsidimpuan. Kemudian beliau mempertanyakan dimana permasalahannya kenapa RT RW tersebut. Kalau bisa ajak mahasiswa untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengenai gas elpiji yang langka beliau memberikan tawaran bagaimana kalau membentuk timsus dalam pengawasan elpiji tersebut.
Dan jawaban mengenai pembentukan pansus pangan dan pansus aset d tanggapi Oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan disini kita harus sama sama mencari solusi untuk pembentukan pansus. Setelah rapat ini akan segera membuat rapat pembentukan pansus ataupun satgas mengenai langkah langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan memberikan tanggapan mengenai aset Tapsel memberikan pak sekda untuk menghitung berapa aset yang masih tersisa. Mengenai tim satgas sudah terbentuk.
Dalam kesempatannya Sekda Kota Padangsidimpuan Marzuki memberikan tanggapan, "mengenai satgas pangan sudah terbentuk sesuai keputusan bapak walikota Padangsidimpuan dan sudah bekerja melaksanakan operasi pasar dan melakukan gerakan pangan murah. Kemudian mengenai aset Tapsel masih ada yang belum diserahkan kepada pihak Tapsel," paparnya.
Aksi yang turut dihadiri oleh : Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan beserta Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, PDIP, PAN, Nasdem, Demokrat, PKS, Hanura, dan Perindo, Kapolres Kota Padangsidimpuan, Kajari Kota Padangsidimpuan, Kasdim 0212/TS, Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan, Asisten I, Para perwakilan Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, Masyarakat Bersatu Kota Padangsidimpuan.
Disesi akhir tanya jawab di isi oleh DIDI SANTOSO yang menyampaikan keluh kesah para rakyat, mengenai kemiskinan di kota Padangsidimpuan, dan menanyakan beberapa poin diantaranya :
- Tingkat kemiskinan di kota Padangsidimpuan, "apa yang harus kita lakukan mengenai tingkat kemiskinan di kota Padangsidimpuan".
- Bertanya kepada Bapak Kajari Kota Padangsidimpuan mengenai ada isu yang di dengar bahwasanya pernyataan Kajari mengenai larangan wartawan main proyek sedangkan keluarga pejabat diperbolehkan.
b. Fungsi setiap anggaran yang ada di kota Padangsidimpuan.
Yang dijawab langsung oleh Kajari memberikan tanggapan mengenai larangan wartawan ataupun LSM ikut berproyek tidak ada larangan sepanjang rekan rekan media dan LSM dapat memenuhi syarat sebagai rekanan penyedia, yang tidak boleh ASN dan Oknum pejabat yang membawa rekanan agar dapat dimenangkan di ULP atau LPSE, KEJARI Padangsidimpuan Berkomitmen melakukan penerapan Hukum agar stabilitas pemko dapat terwujud.
Aksi termonitor berjalan dengan damai dan tertib yang direspon dengan positif dan penuh keakraban. (SRG).
