PEKANBARU-TURANGNEWS.COM-Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, diminta untuk tidak menutup mata atas maraknya berbagai kegiatan ilegal yang masih merajalela di wilayah hukum Polda Riau. Desakan ini datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Riau melalui Wakil ketua, KEND ZAI, dalam pernyataannya di Pekanbaru, Jumat (18/4/2025) siang.
Dalam keterangannya, KEND ZAI menyebut bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran lapangan, ditambah dengan semakin maraknya pemberitaan di media terkait berbagai aktivitas ilegal masih belum tersentuh hukum. Mulai dari ilegal logging di beberapa kabupaten seperti Pelalawan, Kampar dan beberapa kabupaten lainya di Provinsi Riau. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, perjudian, galian C ilegal, hingga tempat-tempat esek-esek berkedok panti refleksi yang diduga melanggar hukum.
“Kami menilai penindakan dari aparat penegak hukum masih sangat minim. Banyak dari kasus ini terus terjadi tanpa tindakan tegas dari jajaran Polres, Polsek, bahkan Polda Riau sendiri. Ini sangat mengkhawatirkan, karena jika dibiarkan, akan membentuk preseden buruk di tengah masyarakat,” ujar KEND ZAI.
Menurutnya, salah satu kasus yang mencuat ke permukaan dan tengah ramai diberitakan adalah dugaan aktivitas tambang galian C ilegal di kawasan Kulim, Pekanbaru. Aktivitas tersebut diduga tidak memiliki izin resmi, namun tetap berjalan tanpa hambatan.
“Tidak hanya itu, penyalahgunaan BBM subsidi juga semakin terang-terangan. Di Pelalawan dan kawasan Harapan Raya Ujung, dan beberapa SPBU lainya, kami menemukan dugaan kuat bahwa BBM subsidi dialihkan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan melanggar hukum di indonesia. Bahkan salah satu lembaga yaitu DPP LSM-BERANTAS telah melaporkan secara resmi ke Pertamina. Namun sampai hari ini belum terlihat tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa tempat hiburan malam berkedok panti refleksi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung semakin menjamur di Pekanbaru. Menurutnya, ini mencederai nilai-nilai hukum dan sosial masyarakat.
“Kami tidak menuduh secara serampangan. Fakta-fakta ini bisa dilihat di lapangan dan banyak diberitakan oleh media. Tapi yang kami sayangkan adalah lemahnya reaksi aparat penegak hukum. Seolah-olah ada pembiaran,” katanya.
KEND ZAI berharap agar Irjen Herry Heryawan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Polda Riau bisa mengambil sikap tegas dan tidak terkesan menutup mata terhadap keluhan masyarakat.
“Bapak Kapolda Riau harus berani mengambil tindakan tegas. Jangan sampai suara rakyat diabaikan. Apalagi ketika sudah begitu banyak informasi dan laporan yang masuk dari masyarakat maupun media,” serunya.
Namun di sisi lain, pihaknya menyatakan tetap memberikan dukungan moral dan kepercayaan penuh terhadap kemampuan dan integritas Irjen Herry Heryawan dalam memimpin institusi Kepolisian di Riau. GWI Riau meyakini bahwa Kapolda Riau mampu menangani berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang ada.
“Kami tidak dalam posisi menghakimi, tapi justru ingin mendorong agar langkah pemberantasan kejahatan bisa dilakukan secara menyeluruh. Kami percaya pada komitmen bapak Kapolda. Kami hanya ingin agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, GWI Riau akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan juga menyampaikan laporan secara resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran di masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan keadilan. Apabila ada bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hukum, kami akan terus sampaikan. Kita semua berharap Riau bisa menjadi daerah yang bersih dari praktik-praktik ilegal. Kami Masyarakat dan juga GWI siap mendukung, suport dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk membersihkan praktik-praktik ilegal di Provinsi Riau," tutup KEND ZAI. (SKN).
