MEDAN-TURANGNEWS.COM-Dugaan praktik pengkondisian kasus, intimidasi, hingga pemerasan bermodus hukum kembali mencoreng institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Kali ini, dugaan pelanggaran tersebut menyeret oknum penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) unit PPA/PPO Polda Sumut serta oknum advokat. Hingga berita ini diturunkan, Selasa (10/11/2026), jajaran Polda Sumut — dari penyidik hingga pucuk pimpinan — memilih bungkam.
Korban dalam kasus ini adalah M. Fatih Ritonga, warga Pematang Siantar, beserta lima rekannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, perkara bermula pada Sabtu (12/09/2026), saat Fatih ditangkap di Bandara Internasional Kualanamu atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Selama pemeriksaan di Mapolda Sumut, Fatih mengaku mengalami tekanan psikologis berat. Hak konstitusionalnya untuk didampingi penasihat hukum (PH) pilihan sendiri diduga dipangkas secara sepihak oleh oknum penyidik berinisial A.
Dugaan itu belum berhenti di sana. Korban diduga dipaksa menyediakan dana ratusan juta rupiah untuk “menyelesaikan” perkara.
Puncaknya, sebuah kendaraan milik korban diduga dijual paksa di bawah harga pasar oleh oknum bermarga S. Uang hasil penjualan sebesar Rp120 juta itu kemudian ditransfer ke rekening oknum PH berinisial BDS/BBS yang disebut ditunjuk secara sepihak, dengan dalih uang kehormatan (honorarium).
Konfirmasi Dibiarkan Tak Berjawab.
Demi keberimbangan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melalui pesan tertulis WhatsApp pada Kamis (22/10/2026) pagi.
Tiga poin krusial dipertanyakan dalam konfirmasi tersebut :
1. Pengawasan Kapolda atas penanganan kasus ini.
2. Langkah tegas Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut untuk memeriksa oknum yang diduga terlibat.
3. Komitmen Kapolda dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil yang diduga menjadi korban pengkondisian kasus.
Namun hingga berita ini diturunkan, jenderal bintang dua tersebut belum memberikan jawaban. Pesan konfirmasi terpantau telah terkirim dan diterima.
Sikap tidak merespons itu melengkapi aksi tutup mulut yang sebelumnya juga ditunjukkan Direktur Ditres PPA/PPO Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H., serta Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., saat dikonfirmasi terpisah oleh awak media.
Mengapa Polda Sumut Harus Responsif ?
Sikap diam berjamaah tersebut memicu sorotan tajam. Secara hukum dan etik, bungkamnya institusi penegak hukum atas kasus yang menjadi perhatian publik dinilai bertabrakan dengan sejumlah regulasi :
1. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).
Sebagai badan publik yang dibiayai negara, Polri wajib menyediakan informasi yang akurat dan transparan. Menutup diri atas dugaan pelanggaran di internal dinilai mencederai hak publik untuk tahu (right to know).
2. Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Kode etik menuntut anggota Polri bertindak profesional dan akuntabel. Pembiaran terhadap oknum penyidik yang diduga menghalangi hak tersangka didampingi PH pilihan sendiri — sebagaimana diatur Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP — serta dugaan pemerasan, bertolak belakang dengan fungsi Polri sebagai pelindung masyarakat.
3. Potensi Esprit de Corps yang Keliru.
Mengabaikan konfirmasi media memicu indikasi pembelaan korps yang keliru. Padahal, respons cepat dan bersih-bersih internal justru menjadi kunci menjaga marwah institusi di mata masyarakat.
Keluhan korban kini telah menjadi konsumsi publik dan viral di berbagai media. Jika Polda Sumut terus mengabaikan persoalan ini, kepercayaan publik terhadap jargon “Polri Bersama Rakyat” dikhawatirkan semakin tergerus.
Publik kini menanti: apakah Mabes Polri melalui Kapolri akan turun tangan memberikan atensi khusus atas mandeknya respons penegakan hukum di jajaran Polda Sumut?
Hingga saat ini, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi Kapolda Sumut, pejabat utama Polda Sumut, maupun pihak-pihak terkait lainnya, demi menjaga keberimbangan informasi sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (SA).
Editor : Eka Ratna Dilla SH.
.jpg)
