ASAHAN-TURANGNEWS.COM-Sejumlah masyarakat mengaku kecewa dengan kinerja Dinsos Asahan yang dianggap selalu berkelit Warga miskin di kabupaten Asahan Sumatera Utara yang belum terdaftar di Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) mengeluh karena tidak bisa mendaftarkan diri ke dalam sistem data terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). , HG (49) dan ES (48) juga mengatakan selalu tidak transparan data penerima dan data yang menerima Bansos yang tak tepat sasaran juga menjadi perbincangan hangat di masyarakat ,untuk itu warga minta Polri dan KPK melidik kegelisahan Masyarakat terkait sejumlah bantuan alat kerja Dinsos dan cara kerja Dinsos yang dianggap tidak propesional selama bertahun tahun .selain itu warga mengaku berulang kali memberi berkas data untuk mendapatkan bantuan Bansos namun Kerap tidak ada hasil .
Petugas pengelola sistem di kelurahan dan desa terpaksa menolak untuk mendaftarkan warga karena sistem pusat data terpadu sosial ekonomi masyarakat tersebut dinyatakan terkunci. "Banyak yang datang ke kelurahan untuk minta didaftarkan, tapi terpaksa kita tolak karena sistemnya terkunci,"ujar seorang petugas kelurahan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kondisi ini berlangsung sudah cukup lama sejak program DTSN tersebut dilauncing pemerintah sebagai pengganti DTKS Februari 2025. "Ya kita kasihan juga karena mereka kan berharap untuk kali ini bisa terdaftar sebagai penerima bantuan-bantuan sosial, karena mungkin sebelumnya mereka tidak masuk ke dalam DTKS,,"ujarnya.
Sampai saat ini pihak kelurahan belum mendapat penjelasan secara pasti dari Dinas Sosial setempat tentang penyebab tidak berfungsinya aplikasi sistem DTSEN tersebut.
Tidak Ada Sosialisasi.
Sejauh ini pantauan wartawan menunjukkan soal penyebab tidak bisa mendaftarnya warga ke DTSN itu tidak disosialisasikan Dinas Sosial Pemkab Asahan ke masyarakat. Senyap, tak ada pemberitahuan. Padahal kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama.
Tidak berfungsinya sistem DTSEN tersebut membuat petugas di tingkat desa dan kelurahan kelimpungan. Soalnya, tak jarang mereka harus menghadapi protes dari warga karena kecewa tidak bisa mendaftar di DTSEN. "Padahal kami kan tidak tahu apa-apa. Itu kan urusannya orang Dinas. Kami kan cuma masukkan data,"jelasnya.
Terkait soal ini Dinas Sosial Pemda setempat mengakui jika sistem aplikasi DTSEN tidak berfungsi. Karena itu Pemerintah daerah tidak bisa melakukan perbaikan dan verifikasi data DTSEN.
Sekretaris Dinas Sosial Pemkab Asahan, Muksin mengatakan, pihaknya belum bisa menjalankan aplikasi sistem tersebut.
Namun Dia mengklaim, persoalan ini terjadi di seluruh Indonesia. Sejak diluncurkan pemerintah belum ada dilakukan sosialisasi tentang aplikasi DTSEN tersebut. "Kabarnya akan dilakukan sosialisasi, tapi entah kapan, kami belum tahu,"ungkap dia. (ZA).
.jpg)