SERDANG BEDAGAI-TURANGNEWS.COM -Terkait pemberitahuan melalui Humas Polres Serdang Bedagai yang meminta agar semua wartawan yang bermitra dengan Polres Serdang Bedagai mengikuti test urin, yang disampaikan di grup Mitra Wartawan Polres Serdang Bedagai, Ketua NARASI PRESISI NKRI Raden Dedek Sumarnak SH yang merupakan anak Pejuang Perintis Kemerdekaan RI, kepada wartawan yang bergabung di NARASI PRESISI NKRI mengatakan, "kita siap dukung kebijakan Kapolres Serdang Bedagai untuk melakukan test urin kepada wartawan," ucapnya, Sabtu (19/04/2025) sekira pukul : 11.30 WIB.
"Tadi di sher oleh Humas Polres Sergai di grup WhatsApp, tapi setelah saya pertanyakan kemudian dihapus, kita dukung kebijakan Polres Serdang Bedagai sehubungan pemberantasan dan memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sergai, dan kebijakan Kapolres Serdang Bedagai itu merupakan ajakan untuk hidup yang lebih baik dan sehat," sebut Dedek Sumarnak.
Lanjut Dedek Sumarnak lagi, "namun kita meminta kepada Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda Sumut, supaya juga diikut sertakan semua Personil Polres Sergai dan jajaran dalam kegiatan Tes Urine yang dimaksud, jangan cuma dikhususkan ke wartawan saja, jadi bukan cuma wartawan saja yang terhindar dari bahaya pencandu dan penyalah Gunaan Narkotika dan sejenisnya," pungkasnya.
"Lakukan test urin kepada semua peserta baik wartawan dan Anggota Polri dari mulai air seni dan rambut, dan hasilnya paparkan di depan umum agar semua pihak mengetahui dan terkesan tidak ada yang ditutupi, jika wartawan saja berani untuk itu, maka sudah pasti Anggota Polri yang notabenenya adalah Abdi Negara pasti lebih berani dan lebih terbuka terkait hasil test urinnya nanti," pungkas Dedek Sumarnak.
Mengakhiri keterangnya Raden Dedek Sumarnak SH mengatakan, "dan jika dalam test urin itu nantinya ada yang positif, baik itu dari wartawan atau Anggota Polri, maka segera diambil tindakan yang tegas, karena sesungguhnya kegiatan test urin dilaksanakan untuk mengetahui dan untuk ditindaklanjuti kan ?, maka prosesnya harus sesuai mekanisme yang adil dan jujur dalam pelaksanaannya," pungkasnya. (TIM).
.jpg)
