ASAHAN-TURANGNEWS.COM-Inspektorat Asahan akan konfirmasi melalui melayangkan surat panggilan terhadap Lurah Dadi Mulyo terkait permasalahan pembangunan fisik Cor Beton di Gang Family, Lingkungan III, Jalan Kikir, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebesar pagu anggaran Rp. 100.210.000,- sumber dana APBD Tahun 2024.
Hal ini dikatakan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asahan Abdul Rahman, bahwa akan segera memanggil Lurah Dadi Mulyo, melalui pesan Whats Apps (WA) saat dikonfirmasi Media ini, Senin (04/11/2024) sekitar pukul 09.22 WIB.
Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan pemberitaan di Media ini dengan dugaan Mark Up, Cor Beton Gang Family, Lk III, Jalan Kikir, Kel Dadi Mulyo, Asal Siap.
"Kita akan segera lakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi berkaitan informasi pemberitaan yang kami terima dan akan kita lihat, kita sandingkan dengan data yang ada, itu suatu bahan pertimbangan apakah nanti akan turun tim audit atau tidak", ujarnya.
Menurut Warga setempat menduga kerjaan tersebut di Mark Up dan asal asalan atau asal siap, karena pekerjaan dimulai dari hari senin (28/10/2024) dan selesai dilokasi pada Kamis (31/10/2024) dan jalan setapak sudah ada cor beton lamanya. Jadi cuma sebelah yang dicor beton.
"Kerjaan ini diduga tidak sesuai dari plang proyek karena tidak ada menyebutkan panjang kali lebar kerjaan tersebut dan disini jalan lama sudah ada cor betonnya. Coba suruh mereka tunjukan gambar dari titik nol sampai selesai, apa sesuai anggaran dengan kegiatan dilokasi pekerjaan ???", ucap warga setempat yang tak jauh dari lokasi kerjaan.
Diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dapat secepatnya memantau, mengawasi serta menindak terhadap kinerja mulai dari desa hingga kabupaten, salah satu bangunan Cor Beton yang berada di Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan untuk menjadi acuan dan contoh kelurahan lain agar lebih berhati-hati serta lebih teliti lagi dalam mengelola anggaran pemerintah dan tidak terkesan asal-asalan (asal siap) dan diduga mark up sehingga memicu praduga adanya penyalahgunaan pekerjaan. (***).
