TAPANULI TENGAH-TURANGNEWS.COM - Diduga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah kembali di geruduk warga, kali ini dua warga dari Desa Pananggahan dan Desa Pardamean Kecamatan Sorkam Melakukan aksi protes terhadap dugaan ketidaktransparanan penyaluran BLT di Desa nya, Kamis (07/02/2024) sekira pukul : 10.00 WIB.
Termonitor oleh kru wartawan turangnews.com puluhan warga dari Desa Pananggahan dan Desa Pardamean Kecamatan Sorkam meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah supaya dapat menunjukkan data penerima BLT dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun sangat di sayangkan Pihak PMD hanya bisa menunjukkan data tahun 2022 dan 2023 saja.
Harga yang hadir dari dua Desa merasa tidak puas dengan jawaban dari Petugas di PMD yang mengatakan, "mohon maaf sebelumnya kepada hadirin jika kami tidak bisa menunjukkan data tahun 2020 dan tahun 2021 karena sudah terlalu mundur kebelakang dan itu membutuhkan proses, jadi untuk sementara data BLT tahun 2020 hingga 2021 belum bisa kami tunjukkan," ucap Petugas PMD.
Menyikapi hal tersebut Edi Suardi Manalu (52) selaku Tokoh Masyarakat dari Desa Pananggahan kepada wartawan mengaku Kecewa dengan mengatakan, "kami hadir di sini untuk kejelasan tentang ketransparan hal penyaluran BLT sejak untuk tahun 2020 - 2023, namun yang diberikan ke kami cuma data tahun 2022 - 2023, dengan alasan butuh waktu untuk melacak data tahun 2020 - 2021, tentunya hal ini sangat aneh menurut kami," ungkapnya.
Namun saat ditanya kira-kira ada apa tiba-tiba Kepala Desa nya datang langsung menerobos masuk ke ruangan PMD, Edi Suardi Manalu mengaku tidak tahu ada apa dan kenapa Kepala Desanya masuk terkesan tidak beretika karena langsung menerobos jalannya diskusi di ruangan BPD.
Hal senada juga di sampaikan oleh Suhardi Bagariang (43) mewakili masyarakat dari Desa Pardamean, "seperti ada yang di tutupi bang, bagaimana mungkin di zaman yang sudah secanggih seperti saat ini untuk menginput data 3 tahun ke belakang koq terasa sangat sulit ? Bukankah seharusnya sudah data sudah di arsip kan di data mereka dan di simpan di Komputer, sehingga petugas tinggal membuka data tahun berapa maka sudah bisa di tampilkan, lha zaman sudah era digitalisasi koq," ungkapnya dengan kesal.
Mengakhiri keterangnya kedua tokoh dari dua Desa tersebut meminta kepada pihak Pj. Bupati Tapteng kiranya dapat membantu untuk mencarikan solusinya, ada apa dan apa penyebabnya sehingga penyaluran BLT di Desanya bisa terhambat dan ada dugaan tidak transparan.
(Reporter : Gosen Situmeang).
