-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan


 

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Sah ! Mulai Sekarang, Duit Haram Tak Lagi Aman Disembunyikan Pelaku Koruptor.

Kamis, 19 November 2026 | 04.07.00 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-19T12:07:20Z

Keterangan Photo : Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

JAKARTA-TURANGNEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11/2026).


Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.  


“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang? ” tanya Puan Maharani kepada anggota dewan yang hadir, yang kemudian dijawab setuju secara serentak dan disusul ketukan palu tanda pengesahan.  


Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak draf regulasi tersebut diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 lalu.  

Laporan Komisi III DPR.


Sebelum palu diketok, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan tingkat I yang telah dirampungkan bersama pemerintah sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026).  


Dalam pembahasan tersebut, Panja mencatat sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya: 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.  


Guna menyerap aspirasi publik, Komisi III tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025 dengan melibatkan pakar hukum, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat sipil.  


10 Poin Krusial dalam UU Perampasan Aset.

Dalam laporannya, Habiburokhman mengungkapkan terdapat setidaknya 10 pokok krusial yang diatur dalam undang-undang baru ini.  


1. Jangkauan tindak pidana diperluas.

Selain korupsi, UU ini menjangkau narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi.  


2. Sasaran utama: penipuan berbasis teknologi.

Salah satu poin utamanya adalah perluasan jangkauan perampasan aset terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.  


“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan, ” ujar Habiburokhman di hadapan forum paripurna.  


3. Perampasan tidak menghapus pidana pokok.

Regulasi ini menegaskan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi para pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya tetap dapat dijerat hukuman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati.  


4. Mekanisme tidak selalu bergantung pada putusan pidana pelaku.

Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset yang tidak selalu bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.  

5. Tetap melalui prosedur pengadilan.

Prosesnya tidak berarti aparat dapat langsung mengambil aset tanpa prosedur. Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan perampasan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan.  


6. Perlindungan pihak ketiga beritikad baik.

UU Perampasan Aset juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset dengan itikad baik. Mereka tetap diberi kesempatan untuk membuktikan hak dan kepemilikan atas aset yang terkait proses perampasan.  


7. Aset rampasan untuk korban dan kepentingan publik.

Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, sesuai ketentuan yang berlaku.  


8. Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.

Undang-undang ini mengatur kewenangan pengelolaan aset sitaan secara profesional dan akuntabel oleh badan yang berkompeten. Cakupan pengelolaan tersebut meliputi tahap penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga proses pengembalian atau pelepasan aset.  


9. Dibentuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas.

UU ini mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset. Badan itu mengurus aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan hingga penjualan atau pengembalian.  


Ada pula badan pengawas beranggotakan lima orang. Badan ini melapor kepada Presiden dan DPR setahun sekali.  


10. Berlandaskan prinsip keadilan dan HAM.

Dalam laporan pembahasan Panja, penyusunan materi dilakukan dengan memperhatikan sejumlah prinsip, antara lain efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.  


“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan, ” ujar Habiburokhman.  


### Catatan Kritis yang Menyertai Pengesahan.


Pengesahan ini menyisakan persoalan lama. Hingga menjelang paripurna, draf yang disebut berisi 74 pasal itu belum diunggah secara resmi.  


Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyoroti Pasal 72. Menurutnya, pasal itu membatasi perampasan hanya untuk kejahatan yang terjadi setelah UU berlaku.  


Ia juga mencatat draf itu tak mengatur perampasan harta yang asal-usulnya tak dapat dijelaskan. Padahal, draf pemerintah versi 2023 memuatnya dalam Pasal 5 ayat (2).  


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah proses pembahasan berlangsung tertutup. Ia menyebut Komisi III sudah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat sejak September 2025.  


Tahap Selanjutnya.


Dengan disahkannya RUU tersebut dalam rapat paripurna, DPR menyelesaikan tahap pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Perampasan Aset akan mengacu pada naskah undang-undang yang telah disahkan dan aturan turunannya.  


Kini, setelah palu diketok, UU itu tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan pengundangan. (SA).

Sumber: Rapat Paripurna DPR RI / Laporan Komisi III DPR RI.

Editor : Eka Ratna Dilla SH.



×
Berita Terbaru Update