TANJUNG MORAWA-TURANGNEWS.COM-Kabar baik datang dari Jakarta untuk dua karyawan pensiunan eks PTPN II, Firman Nasution dan Irianto. Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) secara resmi telah menanggapi surat permohonan mereka terkait pemantauan dan pengawasan upaya kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn pada Mahkamah Agung RI. Surat permohonan tersebut tercatat dalam penerimaan KY Nomor: 829/KY/VIII/2026/LM/S.
Dalam surat balasan bernomor 5905/PIM/PM.01/11/2026 yang ditandatangani a.n. Ketua Komisi Yudisial RI oleh Sekretaris Jenderal Mulyadi, KY menegaskan telah melakukan analisis serta pembahasan atas permohonan tersebut. Hasilnya, KY tidak tinggal diam. Lembaga pengawas hakim itu telah menyurati Ketua Mahkamah Agung sebagai bentuk himbauan resmi.
Isi himbauan tersebut cukup tegas. KY meminta agar majelis hakim yang menangani perkara a quo dapat melaksanakan persidangan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Artinya, seluruh proses kasasi diharapkan berjalan sesuai koridor etik, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Bagi Firman dan Irianto yang beralamat di Jl. Sultan Serdang No. 48 B Dusun XII, Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, surat ini menjadi angin segar. Perjuangan mereka kini tidak lagi berjalan sendiri, melainkan telah mendapat perhatian dan pengawasan dari lembaga negara yang berwenang menjaga marwah peradilan.
KY pun menutup surat tersebut dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan kerja sama kedua pelapor dalam rangka ikut menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia. Tembusan surat ini juga disampaikan kepada Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI sebagai laporan. (SA).
Editor : Eka Ratna Dilla SH.





