BINJAI-TURANGNEWS.COM-Miris dengan perilaku Manajemen RSU Sylvani yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.21, Pahlawan, Kec. Binjai Utara, disaat Pemerintah dibawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto aktif menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk biaya kesehatan melalui program BPJS, namun dengan sombong dan angkuhnya Manajemen di RSU Sylvani melalui petugas administrasi tidak mendukung program pemerintah pusat dan daerah, yang sanggup menolak pasien untuk rawat inap dengan alasan tidak ada ruangan isolasi.
"Saya tidak di terima untuk opname di RSU Sylvani ini om, alasannya tidak ada ruang isolasi, ruang isolasinya katanya sedang dalam perbaikan," Aditya (36) tahun, Warga Stabat, Kamis (25/09/2025) sekira pukul : 10.30 WIB.
Sebelumnya, wartawan ini melalui via telpon sempat konfirmasi melalui petugas RSU Sylvani, untuk mempertanyakan kenapa pasien tidak diterima untuk rawat opname, sementara Pasien status BPJSnya sudah aktif.
"Bukan tidak diterima pak, pasien minta ke kami untuk rawat opname melalui program UHC Pemkab," sebut petugas Administrasi RS.
Namun setelah Wartawan ini menjelaskan jika pasien salah menjelaskan, karena status BPJS sudah aktif, jadi apa lagi alasan pihak RS untuk menolak, sedangkan pasien dalam keadaan urgent.
Yang dijawab oleh petugas administrasi dengan kalimat, "yah kalau memang mau opname dengan BPJS kesehatan yang sudah aktif, yah kami layani pak," jawabnya lagi.
Namun berselang 2 jam kemudian, pasien kembali menghubungi wartawan ini dengan informasi jika pasien tidak diterima untuk opname, alasnya karena tidak ada ruang isolasi.
Sementara pasien yang menderita penyakit Paru TB, mengaku sempat diperiksa namun tidak bisa rawat inap, bahkan parahnya lagi pasien harus membayar untuk nebus obat dan suntikan yang sempat dilakukan perawat.
"Tidak ada ruang isolasi katanya, tadi saya sempat di periksa dan disuntik, dan saya harus bayar tadi, dan petugas RS bilang ke saya, kalau mau pindah ke RS lain yah silahkan, katanya," ucap Aditya lagi.
menyikapi keterangan yang disampaikan oleh pasien, "Moelyadi" salah seorang pengamat kesehatan Sumatera Utara yang aktif di PMI, kepada wartawan ini menjelaskan, "Jelas tidak patuh dengan kebijakan pemerintah itu RSU Sylvani di Binjai, jika memang benar pasien dengan diagnosa penyakit dalam seperti TB Paru ditolaknya, mengingat pasien sudah terdaftar di program BPJS Kesehatan, seharusnya pasien dengan pasien penyakit dalam seharusnya diprioritaskan," ucapnya.
"Jika memang tidak ada ruang isolasi atau apapun apapun alasannya, seharusnya pihak RS kan bisa merujuk ke RS lain setelah sebelumnya dilakukan perawatan pertama, jadi bukan di layani dan diperiksa tapi pasien harus bayar, dan parahnya lagi pasien malah disuruh cari RS lain, jelas ini tindakan yang sangat dengan tidak taat aturan," sebut "Moelyadi" lagi.
Mengakhiri keterangnya "Moelyadi" mengatakan, "kita harus kerjasama bang untuk bisa menyurati Menteri Kesehatan, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, bukan sedikit Pemerintah menggelontorkan dana ke BPJS Kesehatan untuk pasien yang tertampung di PBPU dan BP Pemerintah Daerah, jadi bukan tidak dibayar oleh pemerintah jika RS merawat pasien BPJS, bila bila Pemerintah beri tindakan tegas dengan mencabut izin beroperasi RS Sylvani di Binjai itu," ucapnya dengan geram.
Dengan terbitnya berita ini, diharapkan ada perhatian serius dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara #Gubernur Sumut Boby Nasution, #Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, #H. Syah Afandin dan Kemenkes RI. Atas dugaan ketidaktaatan Manajemen RSU Sylvani di Binjai karena menolak pasien BPJS untuk rawat inap. (SF).
