ASAHAN-TURANGNEWS.COM-Didapat informasi dari Narasumber yang menyebutkan jika sejumlah Warga Kecamatan Bandar Pulau Kebupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara, meminta Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani.SH, SIK, MH segera menggelar Perkara dugaan Pungutan Liar (Pungli), yang berhasil dilakukan Unit Reskrim Polsek Bandar Pulau belum lama ini, yang terjadi di Wilayah Kerja Pabrik Kelapa Sawit (PKS) DPI di Desa Gajah Sakti.
Mengingat sudah hampir dua Minggu dugaan kasus Pungli yang dilakukan Humas PKS PT DPI diduga jalan ditempat dan tidak jelas statusnya penanganannya dari pihak Penyidik Polsek Bandar Pulau. Padahall sejumlah warga dan terduga pelaku telah diperiksa secara intensif oleh Penyidik Polsek Bandar Pulau.
Menurut informasi dugaan kasus pungutan liar terhadap para petani yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan nilai 8 hingga 10 ribu rupiah/Truk pengangkut TBS, dan diprediksi dalam satu hari ada sekira 50 Truk yang masuk menjual TBS ke PT DPI yang dikutip dengan dalil untuk biaya perbaikan jalan yang rusak parah di Kecamatan Bandar Pulau yang tidak kunjung diperbaiki, sebut MT didampingi JS ke wartawan ini pada hari Selasa (05/08/2025) sekira pukul : 13.00 WIB.
Bahkan menurut MT dan JS dugaan kegiatan Pungli yang diduga dilakukan oleh Humas PT DPI itu sudah pernah dilaporkan warga ke Kejaksaan Negri Kisaran dan Pemkab Asahan, dan menurut Kejaksaan apa yang dilakukan oleh Humas PT DPI itu adalah perbuatan pungutan liar yang melawan hukum, sehingga JS selaku Warga melaporkan Humas DPI itu ke Polsek Bandar Pulau, dan laporan JS direspon oleh pihak Polsek Bandar Pulau dengan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti uang sekira 4 juta rupiah sebagai Barang Bukti, yang di duga diambil dari pengutipan Pungli yang melibatkan seorang perempuan, dan Warga mengkuatirkan jika dugaan kasus pungli Humas PT DPI itu tidak segera di Gelar Perkara oleh pihak Polres Asahan, maka bisa saja kasus ini jadi masuk Angin dan menjadi masalah dan Isu miring ditengah tengah Masyarakat.
Sementara itu MT mengatakan, "sejumlah korban (Sopir Truk) sudah menandatangani Surat Pernyataan Keberatan atas perilaku Humas DPI, dan dimintai keterangan kesaksiannya di Mapolsek pada tanggal 26/7/2025, namun tanggal 5/8/2025 surat pernyataan itu belum diterima pihak Kepolisian, padahal sebelumnya penyidik sempat meminta korban dihadirkan pelapor minimal satu orang," ungkapnya, Selasa (05/08/2025).
Pantauan wartawan ini di Media Sosial (Facebook) yang pemilik akunnya adalah warga Bandar Pulau menuliskan, "Warga minta penyidik diperiksa Propam Polres Asahan", status itu tertulis saat kasus OTT itu tidak kunjung dirampungkan petugas, sehingga status OTT mencuat dan menjadi polemik di masyarakat .
Sebelumnya pada tanggal 25/7/2025 yang lalu Wartawan ini sempat melakukan konfirmasi ke Manajer PT DPI yang berinisial "JO", dan "JO" melalui Androidnya mengatakan, "terkaitan OTT yang diduga dilakukan Humas PT DPRI berinisial AS, hal itu diluar perintah kerja Management sebagai Humas," sebutnya.
Sementara Kapolsek Bandar Pulau saat dikonfirmasi pada tanggal 25/7/2025 membenarkan penangkapan terjadi di lokasi PKS DPI, " saat ini sedang melakukan riks," jawab Kapolsek melalui Aplikasi WhatsApp
Selanjutnya Wartawan ini kembali melakukan konfirmasi ke Kapolsek Bandar Pulau AKP A. Rambe SH pada hari Selasa (05/08/2025) sekira pukul : 12.20 WIB, untuk mempertanyakan apakah para kasus dugaan Pungli di PT DPI sudah dihentikan atau di tangguhkan penahanannya, mengingat ada kabar ada Oknum Anggota DPRD yang menjamin sehingga pelaku bisa kembali ke keluarganya, sehingga kasus itu sudah tahap atau di SP3kan oleh pihak Polres Asahan, namun hingga berita ini terbit Kapolsek belum memberikan jawaban.
Warga minta Kapolres Asahan dan Pihak Management PT DPI memberikan keterangan resmi, terkait kasus dugaan Pungli yang diduga dilakukan oleh Humas PT DPI agar kegaduhan dimasyarakat tidak semangkin meluas. (ZA).
